SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PENGADILAN NEGERI SINGKIL, ANDA BERADA DI WILAYAH ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

img_head
PROSEDUR PEMBEBASAN BIAYA PERKARA (PRODEO)

Prosedur Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)

Telah dibaca : 113 Kali

Pengertian :

Prodeo adalah proses berperkara Perdata di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui anggaran Mahkamah Agung RI.

Orang yang dapat berperkara secara Prodeo adalah Warga Negara yang tidak mampu secara Ekonomi;

Semua Perkara pada dasarnya dapat diajukan secara Prodeo seperti :

  • Permohonan Ganti Nama
  • Permohonan Penetapan Orang yang sama
  • Gugatan Perceraian
  • Gugatan Waanprestasi
  • Gugatan Sengketa Tanah

Prodeo akan dimulai dari Pendaftaran Perkara sampai dengan selesai, namun bukan untuk kepentingan pribadi suatu pihak seperti menghadirkan Saksi, Persiapan Bukti Surat (materai dan cap pos);

Dasar Hukum :

  • (Pasal 121 ayat (4) HIR/Pasal 145 ayat (4) R.Bg.
  • Pasal 237 – 241HIR/ Pasal 273-277 R.Bg., Pasal 242 – 243 HIR/ Pasal 278 – 281R.Bg, dan Pasal 12- 14 Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan.
  • SEMA No. 10 Tahun 2012, tentang Pemberian Layanan Hukum
  • Perma No. 1 Tahun 2014 tentangPedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan
  • SK Dirjen Badilum No : 52/DJU/SK/HK.006 /5 / Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Ri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan

Syarat-syarat :

  • Mengajukan permohon berperkara secara cuma-cuma (prodeo) tertulis atau lisan. Permohoan tersebut dilampiri :
  • Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa /Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara; atau
  • Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar Penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu;
  • Mengajukan Surat Gugatan/Permohonan.

 

 

 

 

 

 

Audio pada HTML

close